Daftar Jenis Perizinan


NO DAFTAR SYARAT UNTUK  IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (UIPTL);
1Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPTSP Prov. Kalsel
2Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (khusus PT. Ada Pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.)
4Profil Perusahaan
5Fotocopy NPWP
6Kemampuan pendanaan
7Studi kelayakan
8Diagram satu garis
9Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik
10Jenis dan energi primer yang digunakan
11Jadwal pembangunan, pendanaan, pengoperasian, penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal selama masa pembangunan maupun masa beroperasi
12Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL)
13Lokasi instalasi dan izin lokasi dari instansi yang berwenang (kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik)
14Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri (dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik)
15Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik)
16Kesepakatan sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik (dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik)
17Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik, penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi)
18Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,- untuk Pengurusan Permohonan Yang Tidak Dilakukan Secara Langsung Oleh Direksi Perusahaan

Kembali